Negara Tukang Palak

Tidak heran betapa bar-barnya prilaku orang-orang Indonesia, kalo elite-elite diatasnya saling tikam dan saling menjatuhkan antar lembaga. Badan yang telah dibangun bertahun-tahun, bersama-sama, dengan penuh usaha, dapat dijatuhkan begitu saja dalam semalam, hanya karena tuntutan segelintir orang yang bahkan tidak mengerti bagaimana bisnis ini dijalankan.

Ada permainan saling menghasut, dan memfitnah didalamnya, pembubaran semena-mena, suatu langkah buta, tanpa ada solusi yang jelas kedepannya.Terlepas dari ini benar atau tidak saya lebih mempertanyakan langkah selanjutnya terus bagaimana? Apa kedepannya? Tampak sekali tidak ada persiapan yang matang yang ada hanya penghukuman. Entah apa semua motif dibelakang ini.

Kalian menghasut rakyat menimbulkan kebencian, dan yes kalian berhasil, sekarang bermunculan pengamat perminyakan yang bahkan tidak mengerti apa bedanya BPMigas, BPHMigas dan Ditjen Migas. Orang-orang yang saya pikir dulu hebat ternyata cuma flamer yang ga tahu apa yang dia omongin. Jadi tampak terlihat jelas betapa shallownya mereka. Setidaknya itu salah satu hal positif yang saya rasakan. Semuanya jadi terlihat jelas sekarang.

Kalo memang badan itu bersalah, badan itu dibawah pemerintahan SBY, bukankah harusnya dialah yang paling bertanggung jawab pada strategi-strategi yang diambil dari lembaga-lembaga dibawah kekuasaanya? kenapa bukan dia yang kalian pertanyakan?

Tidak bisakah kita akur dan saling bekerjasama daripada saling menikam dan saling menjatuhkan? Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pertamina, PSC Asing dan BPMigas. Nah saya bingung ormas-ormas ini mewakili siapa?

Selanjutnya apa? Dibikin badan baru? Apa bedanya? Apa besok-besok badan tersebut tidak akan dibubarkan lagi? Saya cuma rakyat yang kebingungan berada ditengah-tengah permainan polotik. Hanya sebuah bidak tak bermakna.

Saya jadi ingat sekelompok preman lahan parkir yang ga kebagian jatah parkir karena dibangun parkiran baru oleh pengelola gedung, jadi dia proteslah mall tersebut dengan berbagai alasan.

Daripada membubarkan lembaganya (yang belum tentu juga yang menggantikan akan lebih baik), kenapa ga rubah aja sistemnya. Ambil bagian untuk negara dari Gross Revenue. Sehingga tidak ada lagi tuh pengawasan terhadap cost recovery. Sehingga lembaga yang baru nanti akan lebih fokus memikirkan strategi migas indonesia kedepannya. Tidak lagi diribetkan dengan bermacam form BS-BS itu. Kalo investor asing  ga berani invest, atau malah cabut dari sini, kan masih ada Pertamina, yang katanya sudah siap mentake over semua wilayah operasi tersebut. Pertamina yang katanya ga kebagian blok di negeri sendiri dan sudah dapat puluhan blok di luar negeri. Sudah jagolah yah, kan sudah go international.

Tapi sayangnya saya belum melihat kegiatan eksplorasinya di blok-blok baru (mungkin saya yang kuper). Yang saya lihat kalo ga membangunkan kembali lapangan-lapangan lama ya akusisi lapangan yang udah ada. Yang produksinya langsung drop setelah diakusisi. Pasti mau bilang “kan dapat sisaan, wajarlah kalo langsung depleted”. Yah ga secepat itu juga kali. Ingat kawan, tanpa eksplorasi reserve kita PASTI akan habis.

Ah sudahlah, apalah kami ini hanya rakyat kecil, bidak percaturan politik negara. Apapun yang kalian lakukan kami akan selalu jadi korban.